Description

Buku ini mengupas fenomena fraud sebagai salah satu extraordinary crime yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga meruntuhkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dengan menelusuri teori-teori fraud mulai dari Fraud Triangle, Diamond, Pentagon, hingga Hexagon, penulis menegaskan bahwa kerangka yang ada belum cukup menjelaskan kompleksitas kecurangan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

Melalui pendekatan fenomenologi dan kajian kasus nyata di Toraja Utara, Tana Toraja, Luwu, dan Palopo, buku ini menyingkap pola fraud yang berulang, mulai dari manipulasi tender, kolusi birokrat rekanan, hingga intervensi politik dalam pengelolaan APBD. Tekanan politik muncul sebagai faktor dominan yang mendorong praktik curang, melengkapi enam faktor teori sebelumnya, dan akhirnya melahirkan konsep Fraud Heptagon dengan dimensi ketujuh: tekanan politik.

Selain menawarkan konsep teoretis baru, buku ini juga menghadirkan implikasi praktis bagi aparatur pemerintah, lembaga pengawas, dan pembuat kebijakan. Strategi pencegahan fraud yang dirumuskan menekankan perlunya reformasi sistem pengadaan, penguatan pengawasan, serta pembatasan intervensi politik dalam proses anggaran. Dengan demikian, karya ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan pemangku kebijakan yang berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.